Jakarta, KATAFAKTA.net – Pemerintah terus mendorong penguatan perencanaan pembangunan berbasis kependudukan melalui kegiatan Workshop Asistensi dan Supervisi Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang digelar di Swiss-Belinn Cawang, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Ketua Panitia, Rezha Pranatama, MM.,M.Sc, dalam laporannya menegaskan bahwa internalisasi PJPK menjadi langkah strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah melalui sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor,” ujar Rezha yang juga Kasubdit Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kemendagri.
Ia menjelaskan bahwa workshop ini dilaksanakan berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.9.5/2724 tertanggal 1 April 2026, sebagai bagian dari upaya asistensi dan supervisi pemerintah pusat kepada daerah.
Lebih lanjut, Rezha menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui integrasi PJPK. Kedua, memperkuat kapasitas perangkat daerah, khususnya OPD yang menangani perencanaan, kependudukan, dan keluarga berencana. Ketiga, memfasilitasi forum koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, PJPK merupakan dokumen strategis lima tahunan yang menjadi turunan dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), yang memuat arah kebijakan, target, serta rencana aksi dalam pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pemerataan persebaran penduduk.
“Kami berharap melalui workshop ini, pemerintah daerah mampu mengintegrasikan isu kependudukan secara lebih optimal ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, baik secara langsung maupun daring, yang berasal dari Bappeda dan perangkat daerah terkait urusan kependudukan dan keluarga berencana.
Workshop juga menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian/lembaga, di antaranya Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Inspektur Utama BKKBN, serta Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, turut disampaikan praktik baik (best practice) dari Pemerintah Kota Surabaya dalam penyusunan dan implementasi PJPK di daerah.
Rangkaian kegiatan berlangsung hingga sore hari dengan sesi asistensi, diskusi, serta pendalaman materi guna memperkuat pemahaman peserta dalam mengintegrasikan PJPK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Menutup sambutannya, Rezha Pranatama menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini serta berharap hasil workshop dapat segera diimplementasikan di masing-masing daerah.
Idr
